Gibran Respons Rapor Celios, Sebut Kritik sebagai Bahan Evaluasi Pemerintah

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan. Di tengah penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah, Gibran menyatakan bahwa hasil survei dan kritik masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan serta cara kerja pemerintah.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Gibran menegaskan bahwa dirinya menghargai hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan lembaga independen.

“Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri,” kata Gibran.

• Baca juga:

  Jokowi Buka Suara soal Wacana Pemakzulan Gibran: Ikuti Aturan Konstitusi

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah, termasuk yang tertuang dalam laporan Celios, perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya membenahi cara kerja pemerintah agar manfaat program dan kebijakan semakin dirasakan masyarakat.

Gibran menilai kehadiran pemerintah harus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan, bukan hanya tercermin dalam perencanaan atau pelaksanaan program.

• Baca juga:

  Rapor Dua Tahun Prabowo–Gibran: Nilai dari Masyarakat 4,7, Ahli Hanya 2,9

“Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Rapor Celios Soroti Tekanan yang Dirasakan Masyarakat

• Baca juga:

  Prabowo Ungkap Alasan Gelar Sidang Kabinet Pertengahan Tahun, Jadi Momen Evaluasi Kinerja Pemerintah

Respons Gibran muncul setelah Celios bersama Kabinet Bayangan meluncurkan laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (11/10/2026).

Laporan tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah tingginya proporsi responden yang mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa 75 persen responden dalam salah satu pertanyaan survei mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Persoalan yang banyak dikeluhkan antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta penegakan hukum.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap pemerintah tidak hanya berkaitan dengan program yang telah dijalankan, tetapi juga dengan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Bagi masyarakat, persoalan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kepastian hukum merupakan hal yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi keluarga, peluang memperoleh penghasilan, serta rasa keadilan.

Karena itu, hasil evaluasi tersebut menempatkan persoalan kesejahteraan dan kualitas tata kelola sebagai bagian penting dalam pembahasan kinerja pemerintahan.

Penilaian Kinerja Prabowo dan Gibran di Bawah Lima

Dalam laporan yang sama, penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan perbedaan antara pandangan masyarakat umum dan kelompok ahli.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam peluncuran laporan, Prabowo memperoleh nilai 4,6 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, penilaian dari kelompok ahli berada di angka 2,8.

Adapun Gibran memperoleh nilai 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kelompok ahli.

Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam survei Celios, penilaian kedua pemimpin masih berada di bawah lima, terutama berdasarkan perspektif kelompok ahli.

Meski demikian, hasil tersebut perlu dibaca sesuai dengan cakupan, metode, dan karakteristik responden yang digunakan dalam survei. Penilaian berbasis survei merupakan potret persepsi kelompok responden pada periode penelitian, bukan ukuran tunggal untuk menggambarkan seluruh aspek kinerja pemerintahan.

Celios melibatkan responden masyarakat umum dan kalangan ahli dari berbagai provinsi di Indonesia dalam evaluasi tersebut.

Kritik Pemerintah dan Tuntutan Perbaikan Kebijakan

Respons Gibran menempatkan evaluasi kebijakan sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi kritik publik. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana evaluasi tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan yang dapat dirasakan secara nyata.

Dalam konteks ekonomi rumah tangga, misalnya, persoalan harga kebutuhan pokok dan kesempatan kerja membutuhkan kebijakan yang tidak hanya dirancang untuk mencapai target makroekonomi, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, persoalan penegakan hukum berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi negara, konsistensi penerapan aturan, dan kepastian hukum.

Pada hari yang sama, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso juga memberikan tanggapan terhadap laporan Celios. Ia mengkritik objektivitas laporan tersebut dan menilai sejumlah penilaiannya tidak cukup didukung bukti. Pandangan itu menunjukkan adanya perbedaan penilaian politik terhadap hasil evaluasi yang dirilis lembaga riset tersebut.

Dengan demikian, laporan Celios tidak hanya memunculkan pembahasan mengenai angka penilaian kinerja, tetapi juga membuka ruang perdebatan tentang cara mengukur keberhasilan pemerintah dan menafsirkan persepsi masyarakat.

Kinerja Nyata Menjadi Ujian Berikutnya

Pernyataan Gibran bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi memberikan penekanan pada pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari luar.

Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan evaluasi pada akhirnya terletak pada perubahan yang dapat diamati. Perbaikan kebijakan perlu tercermin dalam penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan, mulai dari tekanan biaya hidup hingga kesempatan kerja dan penegakan hukum.

Laporan lembaga independen dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan. Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan langkah perbaikan, melaksanakan kebijakan secara efektif, serta menunjukkan hasilnya kepada publik.

Pernyataan Gibran mengenai evaluasi dan perbaikan kinerja pun menempatkan tindak lanjut kebijakan sebagai hal yang patut diperhatikan setelah laporan tersebut dirilis.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah Prabowo-Gibran bukan sekadar merespons kritik, melainkan memastikan bahwa evaluasi menghasilkan perubahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.