APBN Dijaga Ketat, Pengajuan Anggaran Baru K/L Mulai Dibatasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah mulai mengerem pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini diambil langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya menegaskan, ke depan tidak semua usulan anggaran baru akan langsung disetujui. Bahkan, ia memberi sinyal kuat bahwa pengajuan baru akan dibatasi secara ketat.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Efisiensi Jadi Kunci

Kebijakan ini berjalan beriringan dengan langkah efisiensi belanja negara. Awalnya, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran K/L sekitar 10 persen. Namun, angka tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum final.

• Baca juga:

  APBN 2026 Disiapkan untuk Bencana, Purbaya Alihkan Rp60 Triliun dari Belanja K/L

Menurut Purbaya, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan untuk menentukan besaran pemotongan yang paling realistis. Ia bahkan menyebut, jika kementerian kesulitan memangkas anggaran sendiri, maka Kementerian Keuangan siap mengambil alih penyesuaian tersebut.

Pendekatannya jelas: bukan sekadar memangkas, tapi memastikan belanja negara lebih tepat sasaran.

• Baca juga:

  Pemerintah Genjot Efisiensi K/L, Defisit APBN 2026 Ditarget Tetap di Bawah 3 Persen

Belanja Diprioritaskan yang Berdampak Nyata

Pemerintah menegaskan, efisiensi bukan berarti menahan semua pengeluaran. Belanja yang benar-benar dibutuhkan tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Fokus utama justru pada program-program yang dinilai kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau memiliki akselerasi yang lambat. Termasuk di dalamnya kegiatan internal yang tidak mendesak.

Purbaya secara lugas mencontohkan, pengeluaran seperti rapat yang tidak jelas urgensinya hingga program dengan dampak minim bisa ditunda sementara.

Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan likuiditas dalam sistem ekonomi tetap terjaga dan tidak mengganggu stabilitas nasional dikutip Antara.

Solidaritas Pejabat Negara Ikut Disorot

Di tengah upaya penghematan ini, muncul pula wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap ide tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menjaga keuangan negara.

Langkah ini dinilai bisa menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjalankan efisiensi secara menyeluruh, tidak hanya di level program, tetapi juga di tingkat elite pemerintahan.

Kebijakan pembatasan anggaran ini menjadi sinyal bahwa pemerintah semakin selektif dalam mengelola keuangan negara. Di tengah tekanan global, menjaga APBN tetap sehat bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan setiap rupiah benar-benar memberi dampak bagi perekonomian nasional.