Indonesia Siap Pimpin Aksi Iklim Asia Lewat Transisi Energi Bersih

BELEM, ARAHKITA.COM – Indonesia mulai menegaskan posisinya sebagai motor penggerak aksi iklim di Asia. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Indonesia berada pada momentum yang tepat untuk tampil sebagai pemimpin regional dalam agenda transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

Berbicara di Asia Climate Solutions Pavilion yang digelar Swaniti Initiative di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brazil, Eddy menekankan bahwa Indonesia memiliki modal alam yang tidak dimiliki banyak negara lain. Mulai dari hutan tropis, gambut, hingga mangrove—semuanya adalah penyerap karbon alami yang mampu mengunci miliaran ton CO₂. Jika potensi ini dioptimalkan, Indonesia tak hanya berkontribusi pada penurunan emisi global, tetapi juga membangun ekonomi karbon yang berkeadilan.

Visi Energi Bersih: Dari Jakarta untuk Asia

• Baca juga:

  Presiden Prabowo Gandeng Bloomberg, Dorong Investasi Energi Bersih dan Ekonomi Maritim Indonesia

Menurut Eddy, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai jantung pembangunan nasional. Targetnya pun ambisius: kedaulatan energi, percepatan pemanfaatan energi terbarukan hingga 100% dalam satu dekade, dan mencapai net-zero emission pada 2050, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Peta jalan itu semakin terang lewat RUPTL 2025–2034, yang disebut sebagai RUPTL hijau pertama Indonesia. Dokumen ini memuat rencana penambahan 53 GW kapasitas energi terbarukan—mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga sistem penyimpanan berbasis baterai. Implementasinya diperkirakan membuka 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menambah hingga 0,7% pertumbuhan PDB per tahun.

• Baca juga:

  Kemenhut Siapkan Regulasi Baru untuk Perkuat Tata Kelola Karbon Hutan

Diperkuat Kebijakan Karbon yang Terintegrasi

Transisi energi tak akan berjalan tanpa tata kelola karbon yang solid. Eddy menilai hambatan koordinasi lintas kementerian selama ini menjadi salah satu masalah klasik dalam pengembangan ekonomi karbon. Karena itu, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi titik balik penting.

• Baca juga:

  COP30 Brasil: Indonesia Tawarkan Karbon Berkualitas Tinggi ke Pasar Dunia

Kebijakan ini menyatukan sistem pengelolaan karbon nasional di bawah satu payung hukum sehingga memberikan kepastian bagi investor dan membuka peluang lebih besar di pasar karbon internasional.

Indonesia kini juga semakin diakui secara global melalui penerapan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, hingga GCC. Dengan fondasi hukum baru tersebut, proses verifikasi dan pengakuan global menjadi lebih efisien—menempatkan Indonesia sebagai negara yang tak sekadar mengikuti pasar, tetapi turut membentuknya.

Parlemen Dorong Konsistensi Kebijakan Transisi Energi

Eddy menegaskan bahwa parlemen memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen menyelaraskan berbagai regulasi energi dan iklim dengan RPJMN dan target Net Zero 2060, sembari memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Ia juga menyoroti pentingnya peran aktor non-negara di negara-negara Global South yang kini bergerak lebih aktif, tidak hanya dalam advokasi tetapi juga dalam kolaborasi konkret untuk pembiayaan inovatif dan proyek-proyek rendah karbon.

18 Bulan ke Depan: Langkah Nyata yang Perlu Didorong Indonesia

Ke depan, Eddy berharap Indonesia berani mengambil langkah-langkah strategis dalam 18 bulan mendatang. Prioritasnya adalah:

• Mempercepat elektrifikasi nasional untuk menekan emisi sekaligus membuka peluang kerja baru.
• Memperkuat kerja sama energi ASEAN, terutama lewat integrasi ASEAN Power Grid dan investasi hijau lintas negara.

Dengan langkah tersebut, Indonesia berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi di Asia Tenggara—menghubungkan ambisi global dengan implementasi lokal, sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan iklim Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi aksi nyata.