RI Pimpin Dewan HAM PBB, JDF Asia Pasifik Dorong Penegakan HAM Lebih Efektif

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Posisi strategis ini dinilai sebagai pencapaian penting sekaligus amanah besar bagi Indonesia di tengah situasi dunia yang kian mengkhawatirkan.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan di Markas Besar PBB, Jenewa, pada 8 Januari 2026. Jabatan ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menyebut capaian tersebut bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan tanggung jawab yang harus dijawab dengan langkah konkret. Menurutnya, dunia saat ini berada dalam pusaran konflik, agresi militer, serta praktik penjajahan yang belum berakhir—terutama yang terlihat jelas di wilayah Palestina.

• Baca juga:

  Legislator Dukung Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

“Ini adalah amanah besar. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berprinsip, dan berpihak pada korban ketidakadilan,” ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Momentum untuk Membela Masyarakat Tertindas

• Baca juga:

  RI Pimpin Dewan HAM PBB, JDF Asia Pasifik Dorong Penegakan HAM Lebih Efektif

JDF Asia Pasifik menilai, posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam membela hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat terjajah dan kelompok yang selama ini menjadi korban ketidakadilan global.

Menurut Jazuli, Dewan HAM PBB seharusnya tidak berhenti sebagai ruang diskusi normatif, tetapi harus melahirkan mekanisme penegakan HAM global yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban.

• Baca juga:

  Sekjen PBB Peringatkan Solusi Dua Negara Palestina-Israel di Titik Paling Kritis

Indonesia, kata dia, memiliki bekal yang kuat untuk menjalankan mandat ini. Mulai dari pengalaman diplomasi, sejarah perjuangan bangsa yang berangkat dari semangat anti-penjajahan, hingga komitmen kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Harapan Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil

Lebih jauh, JDF Asia Pasifik berharap kepemimpinan Indonesia dapat mendorong Dewan HAM PBB semakin terbuka terhadap kerja sama yang lebih luas dan inklusif. Termasuk melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, serta jaringan internasional yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

Jazuli menegaskan JDF Asia Pasifik memiliki misi yang sejalan dalam pembelaan HAM dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Indonesia mampu merangkul kekuatan-kekuatan moral dunia guna menciptakan perdamaian yang nyata, bukan sekadar slogan.

“Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia diharapkan dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam, diabaikan, dan ditindas oleh ketidakadilan global,” tegasnya dikutip Antara.

JDF Asia Pasifik pun menyatakan dukungan penuh agar Indonesia dapat menjalankan mandat tersebut dengan terukur, berpihak pada korban, serta menghadirkan langkah-langkah yang berdampak nyata bagi penegakan HAM di tingkat internasional.