-
-
-
Loading
Loading
Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Palito Sitorus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Walda Mariso
JAKARTA, ARAHKITA.COM — TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada aktivitas penerbangan dari luar negeri di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AU, Marsekal Muda Palito Sitorus, usai memantau pergerakan udara di kawasan industri tersebut.
Menurut Palito, sejauh ini seluruh aktivitas penerbangan di bandara milik swasta tersebut masih berasal dari dalam negeri. “Pergerakan pesawat di sana belum ada yang tercatat dari luar negeri, semua masih internal,” ujarnya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Meskipun belum ditemukan aktivitas pesawat asing, TNI AU menegaskan pengawasan akan tetap diperkuat. Jika suatu waktu ditemukan pesawat tanpa izin masuk maupun terbang dari bandara IMIP, Palito menegaskan pihaknya siap mengambil langkah tegas. “Angkatan Udara tentu akan bertindak bila ada aktivitas penerbangan yang tidak sesuai ketentuan,” tambahnya.
Bandara IMIP sendiri dibangun menggunakan dana koperasi perusahaan dan berfungsi sebagai fasilitas transportasi pekerja serta logistik operasional industri di Morowali.
ANTARA sempat meninjau lokasi bersama rombongan Mabes TNI beberapa waktu lalu, dan menemukan bahwa bandara tersebut tidak dilengkapi unsur pengawasan pemerintah seperti Bea Cukai, Kepolisian, maupun aparat TNI.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan, TNI menggelar latihan gabungan pada 20 November 2025. Latihan tersebut mencakup simulasi forced down pesawat asing hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat. Hal ini dilakukan sebagai kesiapsiagaan terhadap ancaman penyalahgunaan fasilitas transportasi, termasuk potensi penambangan ilegal yang merugikan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang hadir menyaksikan latihan itu menyoroti fenomena “anomali” dalam pengelolaan bandara yang tidak melibatkan unsur pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada konsep “negara dalam negara” di wilayah Indonesia. “Ketika negara tidak hadir, pengawasan tidak optimal. Itu sangat berpotensi merugikan negara,” tegas Sjafrie dikutip Antara.
Sjafrie pun meminta TNI menjaga seluruh fasilitas transportasi, termasuk yang dikelola pihak swasta, agar aktivitas ilegal tidak terjadi. Pemerintah, menurutnya, harus tetap mampu memantau setiap pergerakan strategis untuk melindungi kepentingan nasional.
