-
-
-
Loading
Loading
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (kedua baris kiri) mengumpulkan sejumlah aplikator ojek online di Jakarta, Senin (19/5/2025). ANTARA/Harianto
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan membahas tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) terkait potongan tarif aplikasi yang dinilai terlalu besar. Isu ini mencuat setelah sejumlah komunitas ojol menyuarakan keluhan mereka atas kebijakan aplikator yang dianggap merugikan pendapatan mitra.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, pembahasan dengan perwakilan pengemudi ojol akan segera dilakukan bersama pihaknya.
"Ya, sebetulnya tuntutan mereka sudah kita apresiasi ya, sudah kita ajak rapat, dan sudah mengajukan usulannya dan akan siap kita bahas," kata Yani di sela berusaha menemui massa aksi unjuk rasa demo ojek online di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Meski di lapangan terjadi penolakan terhadap kehadirannya, Yani menegaskan Kemenhub tetap membuka ruang dialog dan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Salah satu poin penting yang disampaikan pengunjuk rasa adalah kenaikan tarif untuk jasa penumpang, layanan antar barang, serta permintaan potongan tarif sebesar 10 persen dari aplikasi.
Menanggapi isu permintaan agar pemerintah mengeluarkan salah satu aplikator dari Indonesia, Yani menegaskan belum ada pernyataan resmi dari Kemenhub terkait permintaan tersebut hingga saat ini.
Yani menyebut pertemuan lanjutan akan menjadi wadah untuk mendalami setiap tuntutan teknis para pengemudi ojol secara rinci agar kebijakan pemerintah nantinya bisa lebih tepat dan berkeadilan.
"Pokoknya intinya pembahasan akan segera dilakukan dengan tim yang mereka utus kurang lebih 10 orang. Tuntutan mereka kenaikan tarif barang yang antaran dan potongan (tarif aplikasi menjadi) 10 persen (dari ketetapan 20 persen)," jelas Yani dikutip Antara.
Sebelumnya, Sesditjen Hubdat Kemenhub Ahmad Yani menemui massa pengemudi ojek online yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa siang. Didampingi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Ahmad Yani berusaha untuk berdialog dengan massa aksi.
Yani tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju barikade kepolisian yang membatasi barisan massa aksi dengan aparat keamanan yang berjaga.
Namun, upaya Ahmad Yani berdialog ditolak oleh massa aksi yang secara tegas meminta kehadiran langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mendengarkan aspirasi mereka di lokasi.
Dari atas mobil komando, perwakilan pengunjuk rasa berteriak bahwa mereka hanya ingin berbicara langsung dengan Menteri Perhubungan, bukan dengan pejabat lain dari Kementerian Perhubungan.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (20/5/2025) menyatakan demonstrasi besar pengemudi ojek online hari ini akan menyasar Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi atau perusahaan aplikator.
Ia mengatakan, demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan aplikator terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.
