Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT, KPK : Sudah 10 Orang Diamankan

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam operasi yang digelar Senin (3/11/2025) tersebut, sedikitnya 10 orang telah diamankan penyidik KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta.“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujarnya.

Budi menjelaskan, mereka yang ditangkap bukan hanya pejabat daerah, tetapi juga beberapa pihak penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, tim penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti penting yang akan memperkuat proses penyelidikan.

• Baca juga:

  Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK Usai OTT, Bungkam di Depan Wartawan

“Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap,” tambahnya.

Konfirmasi serupa datang dari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang membenarkan bahwa Abdul Wahid termasuk dalam daftar pihak yang diamankan. “Ya,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi di Jakarta.

• Baca juga:

  OTT Bupati Lampung Tengah: KPK Amankan Uang Tunai dan Logam Mulia

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga membenarkan operasi tersebut. “Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo dikutip Antara.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2025

• Baca juga:

  KPK Tangkap 13 Orang dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga terkait Mutasi Jabatan

Penangkapan Gubernur Riau ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menggelar sejumlah operasi di berbagai daerah dan kementerian.

- Maret 2025, KPK menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

- Juni 2025, OTT menyasar proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

- Agustus 2025, OTT dilakukan serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

- 13 Agustus 2025, KPK kembali bergerak di Jakarta dalam kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.

- Kasus terakhir, menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di Kemenaker.

Kini, perhatian publik kembali tertuju pada Provinsi Riau, yang kembali tercoreng akibat kasus dugaan korupsi pejabat puncaknya. KPK memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan transparan kepada publik.