Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Raja Abdullah II Dapat Undangan Gabung

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Raja Yordania Abdullah II menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu (18/1/2026). 

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut undangan tersebut telah diterima, namun dokumen dan mekanisme keikutsertaan masih ditinjau sesuai prosedur hukum internal yang berlaku di negara itu. 

Yordania, menurut pernyataan yang sama, menilai Trump memainkan peran penting dalam mendorong gencatan senjata di Gaza serta memulai rancangan rencana perdamaian komprehensif demi keamanan dan stabilitas kawasan. 

Struktur Baru Pasca-Gencatan Senjata: Komite Transisi dan Dewan Eksekutif

• Baca juga:

  Macron Tolak Dewan Perdamaian Gaza, Trump Balas Ancam Tarif 200 Persen

Undangan kepada Raja Abdullah II muncul setelah Gedung Putih mengumumkan pembentukan struktur baru untuk mengawasi transisi tata kelola di Gaza. Struktur ini disebut sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk menghentikan perang dan mengatur fase berikutnya pasca-konflik. 

Salah satu elemen kunci adalah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang ditugaskan mengawal tahap awal pemerintahan masa transisi. Mantan Wakil Menteri Palestina pada Otoritas Palestina, Dr. Ali Shaath, disebut telah resmi memulai tugasnya sebagai ketua komite pada Minggu, dengan langkah pertama mengadopsi dan menandatangani pernyataan misi NCAG. 

• Baca juga:

  Harapan Baru di Gaza: Ribuan Pengungsi Palestina Pulang Usai Gencatan Senjata Disetujui

Selain NCAG, Gedung Putih juga memperkenalkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, yang disebut akan membantu kebutuhan tata kelola dan layanan publik di wilayah tersebut. 

Nama-Nama yang Masuk Jajaran Dewan Perdamaian

• Baca juga:

  Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Negara Diminta Bayar USD 1 Miliar untuk Kursi Permanen

Komposisi dewan ini ikut menjadi perhatian publik internasional karena diisi sejumlah tokoh dan pejabat dari berbagai negara. Sejumlah nama yang dilaporkan masuk dalam struktur tersebut antara lain Menlu Turki Hakan Fidan, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta Jared Kushner. 

Tokoh lain yang dikaitkan dengan struktur Dewan Perdamaian Gaza juga mencakup mantan PM Inggris Tony Blair, pejabat UEA Reem Al-Hashimy, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, dan pejabat intelijen Mesir Hassan Rashad, di antara nama lainnya dilansir Antara.

Di saat yang sama, pembentukan dewan tersebut memicu gelombang reaksi politik, termasuk kritik keras dari pihak Israel yang mempertanyakan keterlibatan sejumlah negara tertentu dalam tata kelola Gaza pascaperang. 

Fokus Fase Kedua: Demiliterisasi, Teknokrat, Rekonstruksi

Sebelumnya, utusan khusus AS Steve Witkoff menyampaikan bahwa rencana gencatan senjata memasuki fase kedua. Tahap ini dilaporkan menitikberatkan pada tiga agenda: demiliterisasi, tata kelola teknokratis, serta rekonstruksi Gaza secara bertahap. 

Dalam laporan yang sama, disebutkan fase pertama gencatan senjata telah diberlakukan sejak 10 Oktober, menghentikan gelombang kekerasan yang berkepanjangan dan menimbulkan korban besar di Gaza. 

Dengan undangan kepada Raja Abdullah II, Yordania berpotensi menjadi salah satu aktor kunci yang ikut menentukan arah kebijakan di tahap transisi—meski hingga kini Amman masih mempelajari dokumen dan format keikutsertaan yang ditawarkan Washington.