Mensesneg: Utang Proyek Whoosh tak Bebani APBN, Pemerintah Siapkan Solusi Pendanaan Mandiri

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar uereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini ditegastang proyek Kkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Minggu (12/10) malam di Jakarta.

Dalam keterangannya usai menghadiri pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah membahas sejumlah langkah alternatif guna menyelesaikan persoalan pembiayaan tanpa membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

• Baca juga:

  Danantara Siap Negosiasi Utang Whoosh ke China, Rosan Ajak Purbaya Berangkat Desember

Ia menambahkan bahwa isu terkait pembayaran utang Whoosh tidak menjadi topik utama dalam rapat terbatas malam itu.

“Malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan,” kata dia.

• Baca juga:

  KPK Selidiki Dugaan Tanah Negara Dijual Kembali dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh

Meski begitu, Prasetyo menegaskan pentingnya proyek KCJB bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan perluasan jalur kereta cepat ke kota-kota lain, seperti Surabaya.

“Faktanya, Whoosh sangat membantu mobilitas masyarakat. Kita ingin jaringan kereta cepat ini berkembang, tidak hanya sampai Bandung, tetapi juga bisa ke Surabaya,” ucapnya dikutip Antara.

• Baca juga:

  Mensesneg: Utang Proyek Whoosh tak Bebani APBN, Pemerintah Siapkan Solusi Pendanaan Mandiri

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor (10/10) juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiayai utang KCJB menggunakan APBN.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pemanfaatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menanggung pembiayaan proyek. Lembaga tersebut memiliki kapasitas keuangan mandiri dengan sumber dividen mencapai Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah ini penting untuk menjaga disiplin fiskal dan membedakan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek infrastruktur.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut dua skenario yang tengah dikaji: penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana praktik umum di sektor perkeretaapian global.

Dony juga menyoroti manfaat ekonomi dari proyek KCJB yang kini mencatat rata-rata 30 ribu penumpang per hari. Namun ia menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis PT KCIC, yang kini berada di bawah PT KAI, tetap menjadi fokus utama agar proyek tidak bergantung pada pembiayaan negara.