Loading
Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan dari Princess Naurah University di Riyadh, Arab Saudi. (ANTARA/HO-PDIP)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa posisi perempuan bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan bernegara. Bagi Megawati, pemberdayaan perempuan merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas sebuah bangsa dan pemerintahan.
Ia mengingatkan, negara yang menutup pintu bagi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan sama saja sedang menggerogoti keseimbangan sosial, moral, bahkan masa depan peradabannya sendiri.
“Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri,” kata Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Megawati menyampaikan pidato ilmiah usai menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi. Momentum ini menjadi bersejarah karena Megawati tercatat sebagai tokoh pertama nonwarga Arab Saudi yang menerima penghargaan akademik dari universitas perempuan terbesar di dunia itu.
Negara sebagai Peradaban, Bukan Sekadar Kekuasaan
Dalam pidatonya, Megawati mengajak publik melihat negara bukan hanya sebagai mesin birokrasi atau alat politik. Negara, menurutnya, adalah peradaban hidup yang bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral.
Karena itu, keterlibatan perempuan tidak boleh dianggap sebagai isu tambahan atau agenda pinggiran. Justru sebaliknya, partisipasi perempuan merupakan unsur esensial bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ujar Megawati dikutip Antara.
Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia—negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—Megawati berbicara dari pengalaman nyata. Ia menilai keterlibatan perempuan di pemerintahan terbukti memberi warna berbeda terhadap kualitas kebijakan publik.
Menurutnya, mustahil membangun tata kelola yang adil jika perempuan masih ditempatkan di luar lingkar pengambilan keputusan.
Bukan Sekadar Kursi, tapi Peran Bermakna
Megawati juga mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan tak boleh direduksi hanya pada angka keterwakilan jabatan. Yang jauh lebih penting adalah keterlibatan substantif perempuan dalam merumuskan hingga menjalankan kebijakan negara.
Negara, kata dia, wajib memastikan perempuan memperoleh ruang aman, perlindungan, serta kesempatan setara di seluruh aspek kehidupan.
Dalam perspektif yang lebih luas, Megawati mengaitkan isu ini dengan prinsip keadilan universal. Ia menilai peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moralnya sendiri.
Dihadiri Tokoh Nasional
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting. Turut hadir putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo bersama istri Nancy Prananda, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta jajaran diplomatik Indonesia termasuk Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.
Sebelum penghargaan ini, Megawati telah menerima sedikitnya 10 gelar doktor kehormatan dan 3 gelar profesor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri—menegaskan pengakuan dunia akademik terhadap kiprah dan pemikirannya.