Pengamat Dorong PSEL Terintegrasi PLN demi Ekonomi Hijau Berkelanjutan

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Upaya menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik dinilai tidak cukup hanya membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Integrasi langsung dengan jaringan listrik nasional milik PLN menjadi faktor kunci agar program ini benar-benar berdampak bagi lingkungan dan ekonomi hijau.

Pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai bahwa rencana pembangunan PSEL di 34 titik harus sejak awal dirancang menyatu dengan sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, tanpa konektivitas jaringan yang matang, potensi listrik dari sampah akan sulit dimanfaatkan secara optimal.

“Yang paling krusial saat ini adalah memastikan seluruh PSEL terhubung dengan sistem layanan PLN. Bukan hanya soal pembangkitnya, tetapi juga kesiapan jaringan listriknya,” ujar Yayat.

• Baca juga:

  204 Investor Tertarik Proyek Waste to Energy di Indonesia, Danantara Siap Jalankan Meski tanpa Investor

Ia menjelaskan, wacana pembangunan PSEL sebenarnya sudah lama muncul, khususnya di wilayah Jabodetabek seperti Bantargebang dan Cipeucang. Namun, realisasi kerap tersendat akibat persoalan teknis dan ekonomi, terutama menyangkut kepastian penyerapan listrik oleh PLN serta perbedaan tarif produksi listrik berbasis sampah dengan harga jual listrik nasional.

Masuknya investasi dari Danantara dinilai menjadi titik balik penting. Investasi ini membuka peluang agar PLN dapat menerima pasokan listrik dari seluruh PSEL daerah, sekaligus mengintegrasikannya ke dalam sistem nasional.

• Baca juga:

  Prabowo Targetkan 34 Kota Punya Pembangkit Listrik dari Sampah dalam Dua Tahun

“Jika suplai listrik dari PSEL bisa diterima dan dikelola PLN, maka persoalan klasik seperti open dumping bisa dikurangi secara signifikan. Sampah tidak lagi hanya dibuang, tapi diolah menjadi energi,” jelas Yayat dikutip Antara.

Ia bahkan berharap Indonesia dapat meniru model Singapura, di mana hampir seluruh sampah diolah menjadi energi listrik, lalu disalurkan melalui jaringan bawah tanah yang efisien dan minim dampak lingkungan.

• Baca juga:

  Menaker Yassierli: Transisi Ekonomi Hijau Jadi Momentum Transformasi Dunia Kerja Indonesia

Dalam konteks kebijakan nasional, Yayat mendorong pemerintah daerah agar tidak menunggu terlalu lama. Skema pembiayaan seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) perlu segera dipersiapkan agar proyek PSEL bisa berjalan seiring dengan agenda pembangunan hijau.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan proyek “waste to energy” di 34 titik. Proyek ini masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang ditargetkan mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026.

Pemerintah menilai percepatan PSEL menjadi mendesak mengingat volume timbunan sampah harian di sejumlah kota besar telah mencapai rata-rata 1.000 ton per hari. Melalui PSEL, beban lingkungan diharapkan berkurang, sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

Lebih dari sekadar solusi teknis, PSEL dipandang sebagai pintu masuk menuju transformasi ekonomi hijau—di mana pengelolaan sampah, ketahanan energi, dan keberlanjutan kota berjalan beriringan.